Berita Terkini

Pemerintah ingin media sosial dimanfaatkan untuk hal produktif

Pemerintah ingin media sosial dimanfaatkan untuk hal produktif

JAKARTA – Pemerintah menginginkan media sosial (Medsos) dimanfaatkan untuk hal-hal yang produktif, mendorong kreativitas dan inovasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Perkembangan teknologi informasi yang pesat tersebut harus betul-betul kita arahkan, kita manfaatkan  ke arah yang positif, ke arah untuk kemajuan bangsa kita. Untuk menambah pengetahuan, memperluas wawasan, menyebarkan nilai-nilai positif, nilai-nilai optimisme, nilai-nilai kerja keras, nilai-nilai integritas dan kejujuran, nilai-nilai toleransi dan perdamaian, nilai-nilai solidaritas dan kebangsaan,” kata Presiden Joko Widodo seperti dikutip dari laman warunkupnormal.com, (30/12).

Diungkapkannya, di Indonesia sekarang ada 132 juta pengguna internet yang aktif atau sekitar 52% dari jumlah penduduk yang ada. Dari jumlah pengguna internet tersebut, ada sekitar 129 juta yang memiliki  akun media sosial yang aktif dan rata-rata menghabiskan waktu 3,5 jam per hari untuk konsumsi internet melalui handphone.

Disadarinya, teknologi informasi juga memberikan dampak yang negatif bagi masyarakat. “Seperti yang kita lihat, akhir-akhir ini banyak berseliweran informasi yang meresahkan, yang mengadu domba, yang memecah belah. Muncul ujaran-ujaran kebencian, pernyataan-pernyataan yang kasar, pernyataan-pernyataan yang mengandung fitnah, yang provokatif. Dan kalau kita lihat juga bahasa-bahasa yang dipakai juga bahasa-bahasa yang istilahnya, ‘bunuh’, ‘bantai’, ‘gantung’. Sekali lagi ini bukan budaya kita, bukan kepribadian kita. Oleh sebab itu, jangan sampai kita habis energi untuk hal-hal seperti ini,” katanya.

Dimintanya, adanya penegakan hukum harus tegas dan keras untuk hal ini. “Kita harus evaluasi media-media online yang sengaja memproduksi berita-berita bohong tanpa sumber yang jelas, dengan judul yang provokatif, mengandung fitnah. Yang kedua, saya minta juga gerakan yang masif untuk melakukan literasi, edukasi, dan menjaga etika, menjaga keadaban kita dalam bermedia sosial. Gerakan ini penting untuk mengajak netizen untuk ikut mengkampanyekan bagaimana berkomunikasi melalui media sosial yang baik, yang beretika, yang positif, yang produktif, yang berbasis nilai-nilai budaya kita,” sarannya.

Secara terpisah, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengakui Presiden gerah terhadap fenomena berita bohong atau hoax yang menyebar di media sosial. Salah satu hoax yang mengganggu pemerintah adalah jumlah Tenaga Kerja Asing asal Tiongkok yang mencapai 10 juta jiwa di Indonesia.

Dijanjikannya, Kominfo akan memantau ataupun menyaring media sosial dan situs-situs hoax dengan beragam cara. Salah satunya berkomunikasi dengan Dewan Pers untuk mengevaluasi media online yang tidak mengikuti standar dan kaidah jurnalistik. “Media online yang mengikuti kaidah UU Pers mungkin hanya 500,” duganya.

Dikatakannya, Dewan Pers yang akan menentukan sebuah media online memenuhi atau tidak memenuhi kaidah jurnalistik sesuai UU Pers. Jika tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam UU Pers, media online itu juga akan turut diblokir. “Minggu pertama atau kedua Januari sudah ada keputusan,” tukasnya.

Kominfo sendiri mengaku sudah memblokir setidaknya 773.097 situs negatif melalui Trust Postif dimana sebagian besar (90%)adalah situs pornogafi. sedangkan jumlah situs radikalisme yang diblokir sebanyak 87, berisikan konten SARA sekitar 51 situs dalam periode Januari hingga jelang tutup 2016.(id)

PPKM Luar Jawa Bali Berakhir Hari Ini

Jakarta, Indonesia — Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berlevel (levelling) untuk menangani pandemi virus corona (Covid-19) di wilayah luar Jawa-Bali yang dimulai sejak 9 November lalu, berakhir hari ini, Senin (22/11). Sementara PPKM di Jawa-Bali baru akan berakhir pada 29 November mendatang.

PPKM Luar Jawa Bali Berakhir Hari Ini
Pada PPKM luar Jawa-Bali dua pekan terakhir, tercatat terdapat sejumlah kabupaten/kota yang turun ke level 1. Sebanyak 25 kabupaten/kota dari 13 provinsi masuk kategori daerah PPKM level 1, dan Sumatera Utara tercatat menjadi provinsi dengan daerah PPKM level 1 terbanyak, yaitu 10 kabupaten/kota.

Berbeda dengan PPKM Jawa dan Bali, PPKM di provinsi luar Jawa-Bali ini menerapkan sistem zonasi warna. Protokol kesehatan di daerah level 1 dan 2 pada PPKM luar Jawa-Bali ditentukan oleh status zonasi merah, oranye, kuning, dan hijau.

Misalnya, zona merah di daerah level 1 dan 2 dilarang menggelar pembelajaran tatap muka. Sementara itu, daerah level 1 dan 2 zona hijau dan kuning boleh melaksanakan pembelajaran tatap muka.

Terkait kegiatan perkantoran, zona hijau di daerah level 1 dan 2 boleh buka hingga 75 persen. Perkantoran di zona kuning dan oranye hanya boleh buka 50 persen. Adapun perkantoran di zona merah hanya boleh diisi 25 persen karyawan.

Sistem zonasi warna juga berlaku pada pembukaan mal. Mal di zona hijau di daerah level 1 dan 2 boleh beroperasi hingga 75 persen. Pada zona kuning dan oranye, mal hanya boleh buka 50 persen. Sementara di zona merah, mal boleh beroperasi maksimal 25 persen.

Pemerintah juga memperluas akses pintu masuk kedatangan perjalanan internasional baik bagi WNI maupun WNA ke Indonesia selama masa PPKM di luar Jawa-Bali.

Pada periode PPKM sebelumnya, pemerintah menetapkan kedatangan WNI dari luar negeri hanya melalui Bandara Soekarno Hatta di Provinsi Banten dan Sam Ratulangi di Provinsi Sulawesi Utara. Sementara aturan terkini, pemerintah membuka akses Bandara Raja Haji Fisabilillah di Provinsi Kepulauan Riau untuk kedatangan WNI.

Lebih lanjut, hingga kini masih belum diketahui secara pasti apakah pemerintah bakal menghentikan PPKM luar Jawa-Bali secara total, atau memperpanjangnya lagi dengan semakin memperluas kebijakan dalam relaksasi mobilitas warga.

Namun pemerintah sebelumnya mengaku bakal terus mengevaluasi pelaksanaan PPKM di Indonesia setiap dua pekan sekali. Dalam hal ini, pemerintah akan mengategorikan sejumlah kabupaten/kota dalam level 1-4 berdasarkan indikator penilaian yang ditetapkan.

Indikator yang dihitung di antaranya jumlah kasus covid-19, kematian, kesembuhan, testing dan tracing, keterisian tempat tidur rumah sakit, hingga capaian jumlah warga yang sudah menerima dosis vaksin Covid-19 di wilayah masing-masing tersebut.